BANDUNG|volixbandung.com – DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna lanjutan, Selasa (7/7/2026), dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, ini merupakan tindak lanjut dari sidang paripurna sebelumnya pada 2 Juli 2026. Buky menegaskan bahwa tahapan ini krusial sebagai ruang klarifikasi atas beragam masukan dan catatan strategis yang disampaikan seluruh fraksi.
“Jawaban gubernur ini adalah pintu masuk menuju pembahasan mendalam oleh Badan Anggaran,” ujar Buky. Ia menargetkan Badan Anggaran akan mulai membahas substansi ranperda tersebut secara maraton pada 8 hingga 10 Juli 2026. Hasil pembahasan ditargetkan rampung dan siap dilaporkan dalam rapat paripurna pengesahan pada 14 Juli 2026 mendatang.
Dewan berkomitmen mengawal proses ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran. “Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD 2025 dipertanggungjawabkan secara efektif dan berkualitas. Ini adalah wujud nyata fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran DPRD,” tegas Buky.
Pemprov Akui Dinamika Ekonomi dan Serapan Anggaran
Menjawab pandangan fraksi, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi atas masukan kritis dari dewan. Secara terbuka, ia menjelaskan sejumlah dinamika yang mempengaruhi struktur P2APBD 2025.
Di sektor pendapatan, Pemprov mengakui adanya penurunan realisasi yang signifikan. “Kondisi ini tidak tunggal. Ada faktor perlambatan ekonomi global, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan fiskal pusat, hingga dampak implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” rinci Erwan.
Meski begitu, Pemprov menegaskan komitmennya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan. Strategi yang disiapkan meliputi digitalisasi layanan pajak, penguatan inovasi, optimalisasi aset daerah, dan mencari sumber pendapatan baru yang tidak membebani warga.
Terkait belanja daerah, Pemprov tak menampik masih adanya sejumlah program dengan serapan rendah, terutama di sektor infrastruktur jalan dan transportasi. Erwan menjelaskan hal ini disebabkan oleh penyesuaian teknis di lapangan, efisiensi kontrak, hingga fokus pada kualitas akhir pekerjaan.
“Kami ingin mengubah paradigma. Keberhasilan APBD bukan sekadar serapan tinggi, tetapi seberapa besar dampaknya menurunkan kemiskinan, pengangguran, stunting, dan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia,” ujarnya.
Isu tunda bayar sejumlah proyek strategis juga diakui sebagai langkah terukur menjaga stabilitas kas daerah dan menghindari jebakan defisit yang lebih lebar. Sebagai koreksi, Pemprov berjanji mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta memperketat pengawasan demi optimalisasi penyerapan di tahun-tahun mendatang.
Tidak ada Respon