BANDUNG | Volixbandung.com – Pergantian kepemimpinan di sebuah lembaga negara selalu membawa harapan baru, termasuk di Badan Gizi Nasional (BGN). Program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya melalui penyediaan makanan bergizi, diharapkan semakin tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Harapan masyarakat sederhana, yakni agar dapur-dapur penyedia makanan bergizi ditempatkan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Penentuan lokasi sebaiknya mengacu pada data kemiskinan, tingkat kerawanan pangan, jumlah penerima manfaat, akses distribusi, serta kondisi geografis, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Di samping itu, literasi mengenai makanan bergizi juga perlu menjadi perhatian utama. Program ini hendaknya dibangun di atas dasar kajian ilmiah mengenai kebutuhan gizi masyarakat Indonesia, bukan sekadar mengejar aspek operasional atau kepentingan ekonomi tertentu.
Edukasi kepada masyarakat mengenai pola makan sehat, keamanan pangan, dan pemenuhan gizi seimbang merupakan investasi jangka panjang yang tidak kalah penting dibandingkan penyediaan makanan itu sendiri.
Dari perspektif tata kelola keuangan negara, Badan Gizi Nasional juga diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap model bisnis dan mekanisme pengadaan yang dijalankan. Efisiensi pengeluaran APBN dapat ditempuh melalui penguatan sistem pengadaan yang transparan dan kompetitif, optimalisasi rantai distribusi agar biaya logistik tidak membengkak, pemanfaatan produk pangan lokal sesuai potensi daerah, digitalisasi pengawasan distribusi, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas setiap satuan dapur yang beroperasi.
Dengan tata kelola yang baik, setiap rupiah dari APBN dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Efisiensi yang tercipta tidak hanya memperkuat keberlanjutan program makanan bergizi, tetapi juga membuka ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai sektor strategis lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Pada akhirnya, keberhasilan Badan Gizi Nasional tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan, tepat sasaran, serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Oleh: Arie Azhari, S.H., CPM
Advocate, Legal & Dispute Mediator
Tidak ada Respon