Skrol untuk membaca pos
photostudio_1780131202190
Example floating
Example floating
Iklan SIM_20261028_124206_3
24

DPRD Jabar Desak Transparansi SPMB 2026

24 dilihat
photostudio_1780639657648
A-AA+A++

BANDUNG|volixbandung.com — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak adanya verifikasi terbuka dan transparan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Langkah ini dinilai krusial untuk menjawab gelombang keluhan masyarakat yang menilai hasil seleksi masih jauh dari rasa keadilan.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, menegaskan bahwa solusi jangka pendek yang paling rasional saat ini bukanlah mengulang proses seleksi dari nol—mengingat keterbatasan waktu—melainkan membuka kembali masa sanggah secara lebih luas.

IMG_20260901_185242

“Biarkan masyarakat melihat nilainya berapa, dipampang di tiap sekolah, dipampang di web, dan dipersilahkan kepada masyarakat melakukan sanggahan,” ujar Maulana dalam konferensi pers di Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).

Maulana mengusulkan agar transparansi dijalankan tanpa setengah hati. Seluruh hasil penilaian peserta harus dipublikasikan secara terbuka, baik melalui laman resmi maupun papan pengumuman di setiap sekolah. Dengan begitu, publik bisa melakukan pengecekan silang secara mandiri.

Siapa pun yang memiliki bukti otentik untuk “mengalahkan” nilai yang ada, dipersilakan melapor langsung ke sekolah dengan membawa dokumen asli. Dalam skema ini, tim verifikator akan berperan sebagai kunci penentu keabsahan. Menariknya, proses verifikasi pada masa sanggah nanti akan dilakukan secara manual menggunakan rumus baku, tidak lagi bergantung penuh pada sistem aplikasi.

“Jadi rumusnya dipatenkan, cara penghitungannya seperti ini. Biarkan masyarakat menghitung sendiri secara manual,” tegas Maulana.

Ia menyoroti masih banyaknya warga yang belum memahami teknis perhitungan nilai SPMB. Mulai dari bobot nilai rapor, hasil tes akademik, capaian prestasi akademik maupun non-akademik, hingga komponen domisili atau jarak tempat tinggal. Keterbukaan rumus ini diyakini akan memangkas spekulasi dan mengurangi keraguan publik terhadap integritas sistem.

Untuk kepentingan jangka panjang, Maulana menyebut usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD lebih difokuskan pada evaluasi menyeluruh. Tujuannya membedah akar masalah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas carut-marut pelaksanaan SPMB tahun ini.

“Pansus itu untuk melihat permasalahan sekarang, menjawab masalah di masa depan, dan mencari siapa yang bertanggung jawab atas kekisruhan seperti sekarang ini,” pungkasnya.

photostudio_1780131202190
Example 120x600

Berita Terkait

DPRD Jabar Bahas PAPBD 2026 Mulai 8 September, Target Pendapatan Turun Jadi Rp27,85 Triliun

DPRD Jabar dan Pemprov Jabar memulai pembahasan PAPBD...

BJB KC Bekasi Cetak Rapor Hijau di Triwulan III 2026

BEKASI|volixbandung.com – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat,...

Komisi I DPRD Jabar Dorong Digitalisasi Pilkades

KARAWANG|volixbandung.com – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat...

DPRD Jabar dan Pemprov Sepakati Rancangan KUA-PPAS APBD 2027

Lewat rapat paripurna yang digelar pada Rabu (5/8/2026),...

Komisi II DPRD Jabar Dorong Modernisasi UPTD Balai Pengujian Agro

Komisi II DPRD Jabar Dorong Modernisasi UPTD Balai...

Godok Ranperda Lingkungan, Pansus XV DPRD Jabar Serap Masukan Krusial dari Dua Kementerian

Pansus XV DPRD Jabar Godok Ranperda Perlindungan Lingkungan,...

Artikel Terkait

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan SIM_20261028_124206_2