Volixbandung.com – Penataan kota merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Trotoar harus kembali kepada pejalan kaki, jalan harus terbebas dari hambatan, kebersihan harus dijaga, dan ruang publik harus dapat dinikmati seluruh masyarakat. Namun, ketika penataan tersebut bersentuhan dengan pedagang kaki lima (PKL), persoalannya tidak lagi hanya berbicara tentang ketertiban. Di sana terdapat persoalan kehidupan, penghasilan, keluarga, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Hal inilah yang perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan penertiban PKL, termasuk apabila dilakukan terhadap para pedagang di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung.
Pemerintah memang mempunyai kewenangan untuk menegakkan aturan. Tetapi kewenangan tersebut idealnya dilaksanakan dengan pendekatan yang proporsional, persuasif, transparan, dan manusiawi.
PKL Bukan Sekadar Persoalan Ketertiban
Di balik sebuah gerobak sederhana mungkin terdapat biaya sekolah anak. Di balik lapak berukuran beberapa meter terdapat kebutuhan makan satu keluarga. Bahkan bagi sebagian pedagang, kehilangan tempat berdagang selama beberapa hari saja dapat berarti kehilangan penghasilan utama.
Karena itu, PKL jangan hanya dilihat sebagai objek penertiban.
Mereka juga merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandung yang sedang berusaha mempertahankan kehidupannya melalui sektor ekonomi informal.
Pada titik inilah sisi humanis pemerintah daerah diuji.
Keberhasilan penataan kota seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak lapak yang berhasil ditertibkan, tetapi juga bagaimana masyarakat terdampak tetap memperoleh kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya.
Penertiban Harus Didahului Dialog
Pendekatan humanis bukan berarti pemerintah membiarkan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas umum. Aturan tetap harus ditegakkan.
Namun, sebelum tindakan penertiban dilakukan, pemerintah dapat mengedepankan komunikasi dan dialog dengan para pedagang.
Pedagang perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan penataan, batas waktu, lokasi yang dilarang digunakan, serta solusi yang ditawarkan pemerintah.
Jika memungkinkan, dilakukan pendataan terlebih dahulu. Siapa pedagang yang telah bertahun-tahun mencari nafkah di kawasan tersebut? Berapa keluarga yang menggantungkan kehidupannya dari aktivitas perdagangan itu? Apakah mereka mempunyai alternatif lokasi?
Pendataan seperti ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada kalimat sederhana: “PKL harus pergi.”
Pertanyaan berikutnya justru jauh lebih penting:
Setelah mereka pergi, ke mana mereka harus mencari nafkah?
Relokasi Jangan Sekadar Memindahkan Masalah
Apabila pemerintah menyediakan tempat relokasi, lokasi tersebut harus memiliki kelayakan ekonomi.
Memindahkan pedagang ke tempat yang sepi, sulit dijangkau masyarakat, atau tidak mempunyai potensi pembeli pada akhirnya sama saja dengan memindahkan pedagang secara administratif tetapi mematikan usahanya secara ekonomi.
Karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan konsep penataan yang lebih kreatif.
Misalnya melalui zona PKL, pengaturan waktu berdagang, sentra kuliner, penggunaan lokasi tertentu pada jam tertentu, atau pola kemitraan dengan pasar maupun ruang usaha yang tersedia.
Kiaracondong merupakan kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Dengan perencanaan yang baik, penataan PKL sebenarnya dapat dilakukan tanpa harus mempertentangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan pedagang.
Satpol PP Bukan Musuh Pedagang
Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP sering berada pada posisi yang paling sulit karena menjadi aparat yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Karena itu pendekatan persuasif menjadi sangat penting.
Penertiban yang berlangsung tanpa bentakan, tanpa tindakan berlebihan, serta memberikan kesempatan kepada pedagang untuk mengamankan barang dagangannya akan memperlihatkan wajah pemerintah yang berwibawa sekaligus manusiawi, ketegasan tidak identik dengan kekerasan.**
Tidak ada Respon