JAKARTA|volixbandung.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers yang digelar Senin (27/7/2026), Kepala BGN Sudaryono mengumumkan pemecatan massal terhadap pegawai non-ASN serta penutupan permanen ratusan dapur yang terbukti melanggar aturan.
“Per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Yang melanggar kami berikan sanksi,” tegas Sudaryono.
Tercatat, BGN memberhentikan 261 pegawai non-ASN dengan rincian 224 tenaga non-ASN dan 37 tenaga ahli. Selain itu, sebanyak 833 dapur MBG resmi ditutup permanen dan tidak akan lagi menerima pembayaran. Ratusan dapur itu tersebar di 98 titik di Wilayah Sumatera, 311 titik di Wilayah Jawa dan Madura, serta 424 titik di Wilayah Indonesia Timur.
Sudaryono menekankan bahwa sanksi kali ini bersifat permanen, berbeda dari evaluasi sebelumnya. “Kalau ini sudah suspend, tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul suspend karena pelanggaran,” ujarnya.
Janji Perbaikan Tata Kelola Program MBG
Dalam upaya perbaikan sistemik, BGN menyoroti tiga fokus utama. Pertama, terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di internal lembaga, BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan dan membuka akses seluas-luasnya untuk penyelidikan dan penyidikan.
Fokus kedua adalah memastikan standar kecukupan gizi dalam menu MBG. Sudaryono meluruskan persepsi publik mengenai program andalan pemerintah ini. “Sekali lagi, ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Kecukupan gizinya lah yang menjadi tolak ukur,” jelasnya.
Guna menjaga standar tersebut, ia memastikan bahwa posisi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur kini dijabat oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berstatus abdi negara. Langkah ini agar pengawasan di level dapur lebih bertanggung jawab.
“Status kepala dapur adalah abdi negara. Penting bagi kami memastikan mereka bekerja sebaik-baiknya dan memastikan menu yang tersaji itu baik,” imbuhnya.
Terakhir, BGN berkomitmen membenahi transparansi dan komunikasi publik dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas terkait, kementerian/lembaga lain, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi kualitas menu, penyaluran, dan kebersihan dapur.
Tidak ada Respon