VOLIXBANDUNG – Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan tidak semestinya dipandang hanya sebagai pergantian seorang pembantu Presiden. Kementerian Keuangan merupakan salah satu pusat kendali pemerintahan karena hampir seluruh agenda pembangunan pada akhirnya bersentuhan dengan kemampuan fiskal negara. Karena itu, perubahan kepemimpinan di kementerian ini patut dibaca sebagai momentum penting untuk melihat kembali arah kebijakan ekonomi nasional dan bagaimana pemerintah mempersiapkan Indonesia menghadapi dua tahun mendatang.
Secara konstitusional, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan Presiden. Namun bagi masyarakat, persoalan yang jauh lebih penting bukan siapa yang kehilangan jabatan dan siapa yang menggantikannya. Pertanyaan mendasarnya adalah: apa urgensi kebijakan di balik pergantian tersebut dan perubahan apa yang akan dirasakan rakyat? Pergantian pejabat baru memiliki arti apabila diikuti perbaikan kebijakan, tata kelola, keberanian melakukan evaluasi, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Purbaya dikenal dengan pendekatan ekonomi dan komunikasi publik yang relatif berani. Terlepas dari berbagai penilaian terhadap gaya maupun kebijakannya, pergantian Menteri Keuangan harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi fiskal secara menyeluruh. Pemerintah membutuhkan keseimbangan antara membiayai program prioritas, menjaga defisit dan utang, meningkatkan penerimaan negara, mempertahankan kepercayaan investor, serta melindungi daya beli masyarakat. Kesalahan menentukan prioritas hari ini dapat menimbulkan beban yang baru terasa beberapa tahun kemudian.
Dua tahun ke depan menurut saya merupakan periode yang sangat menentukan. Pemerintah menghadapi tuntutan untuk merealisasikan berbagai program besar, sementara kemampuan keuangan negara bukan tanpa batas. Setiap kebijakan membutuhkan biaya dan setiap rupiah yang dikeluarkan berasal dari kekuatan ekonomi negara serta masyarakat. Karena itu, jangan sampai ambisi pembangunan justru menyebabkan ruang fiskal semakin sempit dan pada akhirnya mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang membebani masyarakat.
Ukuran keberhasilan ekonomi juga harus dikembalikan kepada kenyataan sehari-hari. Jangan hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan, investasi atau angka statistik lainnya apabila masyarakat masih kesulitan membeli kebutuhan pokok, mencari pekerjaan, membayar pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan mempertahankan usahanya. Angka ekonomi harus berani diuji di pasar, warung, pabrik, rumah sakit dan meja makan keluarga Indonesia. Di sanalah keberhasilan pembangunan sesungguhnya dapat dilihat.
Pemerintah juga perlu berani mengevaluasi setiap program berdasarkan manfaat, bukan berdasarkan gengsi politik. Program yang terbukti memberikan manfaat besar kepada masyarakat harus dilanjutkan dan diperkuat. Program yang tidak efektif harus diperbaiki, sedangkan program yang menghabiskan anggaran besar tetapi menghasilkan manfaat yang tidak sebanding harus berani dievaluasi. APBN bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen negara; APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada rakyat.
Selain persoalan fiskal, terdapat persoalan yang tidak kalah penting, yaitu kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian kebijakan, dunia usaha membutuhkan iklim usaha yang sehat, sementara masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa pemerintah mempunyai arah ekonomi yang jelas. Pergantian pejabat strategis jangan sampai menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi mudah berubah mengikuti pergantian orang. Pemerintah harus menunjukkan bahwa siapa pun Menteri Keuangannya, disiplin fiskal, transparansi, kepastian hukum dan keberpihakan kepada kepentingan nasional tetap menjadi fondasi.
Nasib Indonesia dua tahun mendatang juga tidak mungkin hanya diletakkan di pundak Menteri Keuangan. Kebijakan fiskal harus berjalan searah dengan kebijakan perdagangan,
Tidak ada Respon