BANDUNG | Volixbandung.com –Diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu berakhir dengan suasana yang jauh dari kata tenang. Interupsi, protes, dan luapan emosi mahasiswa mewarnai jalannya forum. Namun di balik peristiwa tersebut, terdapat satu nama yang tampaknya menjadi pusat perhatian sekaligus sasaran kekecewaan sebagian peserta diskusi, yakni Budiman Sudjatmiko.
Bagi generasi yang mengikuti perjalanan politik Indonesia sejak era reformasi, Budiman bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai aktivis yang lantang menyuarakan kritik terhadap kekuasaan pada masa lalu. Rekam jejaknya sebagai pejuang demokrasi membuat banyak kalangan, termasuk mahasiswa, menempatkannya sebagai simbol idealisme dan keberanian melawan ketidakadilan.
Namun waktu berjalan. Perubahan politik membawa Budiman masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Dari seorang pengkritik kekuasaan, ia kini menjadi bagian dari sistem yang dahulu kerap menjadi objek kritik. Perubahan posisi tersebut sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam demokrasi. Akan tetapi, bagi sebagian mahasiswa, perubahan itu juga melahirkan ekspektasi yang sangat besar.
Mahasiswa tidak melihat Budiman semata sebagai pejabat negara. Mereka melihatnya sebagai mantan aktivis yang dianggap memahami bahasa pergerakan, keresahan rakyat, dan semangat kritis kampus. Karena itulah standar yang diberikan kepadanya berbeda dengan pejabat lainnya. Harapan yang tinggi tersebut ternyata beriringan dengan potensi kekecewaan yang sama besarnya.
Dalam forum yang berlangsung di UGM, kemarahan mahasiswa tampaknya bukan hanya ditujukan kepada satu pernyataan atau satu kebijakan tertentu. Yang muncul adalah akumulasi berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik, mulai dari isu ekonomi, agraria, kesejahteraan masyarakat, hingga ruang kebebasan berekspresi. Ketika kesempatan bertemu langsung dengan para pejabat hadir, berbagai kegelisahan tersebut menemukan salurannya.
Budiman, dengan latar belakang aktivis yang melekat kuat pada dirinya, berada pada posisi yang unik. Di satu sisi, ia hadir sebagai representasi pemerintah. Di sisi lain, ia masih dipandang sebagai figur yang dahulu berdiri bersama gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Ketika sebagian mahasiswa merasa jawaban yang mereka dengar tidak sesuai dengan harapan, kekecewaan yang muncul pun terasa lebih emosional dibandingkan terhadap pejabat lainnya.
Peristiwa itu menunjukkan bahwa hubungan antara aktivisme dan kekuasaan selalu menyimpan tantangan tersendiri. Seorang aktivis yang masuk ke pemerintahan sering kali harus menghadapi dua tuntutan sekaligus: menjalankan tugas negara dan menjaga harapan mereka yang dahulu melihatnya sebagai simbol perlawanan. Tidak semua harapan tersebut dapat dipenuhi, dan di situlah kekecewaan kerap lahir.
Apa yang terjadi di UGM dapat dibaca sebagai pesan bahwa sebagian generasi muda masih menaruh harapan besar kepada tokoh-tokoh yang memiliki sejarah perjuangan. Kemarahan yang terlihat bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap seseorang, melainkan ekspresi dari harapan yang dianggap belum terjawab.
Pada akhirnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dirawat. Semakin besar sejarah perjuangan yang melekat pada seorang tokoh, semakin besar pula harapan yang disandarkan kepadanya. Dan ketika harapan itu tidak menemukan ruang pemenuhannya, kekecewaan dapat muncul dalam bentuk yang paling nyata.
Oleh: Arie Azhari, S.H.
(16 Juni 2026)
Tidak ada Respon