Oleh:Adv. Arie Azhari, S.H., CPM (Praktisi Hukum & Pemerhati Kebijakan Publik)
VOLIX BANDUNG | Erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampak abu vulkaniknya tentu merupakan peristiwa serius yang layak memperoleh perhatian besar dari pemerintah, masyarakat, dan media. Keselamatan warga, kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan, transportasi, hingga dampak ekonomi harus menjadi prioritas. Namun derasnya pemberitaan mengenai Krakatau jangan sampai membuat masyarakat melupakan berbagai persoalan nasional lain yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Sebuah bangsa tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena ruang informasi sedang didominasi oleh satu peristiwa besar.
Di tengah perhatian terhadap Krakatau, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap harus mendapatkan pengawasan ketat. Program berskala nasional yang menggunakan anggaran negara sangat besar harus diikuti transparansi, pengawasan kualitas makanan, tata kelola dapur, distribusi, standar kesehatan, mekanisme pengadaan, hingga pertanggungjawaban ketika terjadi persoalan. Mengkritisi MBG bukan berarti menolak tujuan baik program tersebut, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan secara efektif, aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Demikian pula dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tidak boleh menghilang begitu saja dari perhatian masyarakat. Persoalan karhutla bukan sekadar persoalan asap atau kebakaran musiman, tetapi berkaitan dengan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, aktivitas perusahaan, pengawasan pemerintah, serta penegakan hukum. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran, bagaimana pemerintah melakukan pencegahan, dan apakah penegakan hukum benar-benar dilakukan secara konsisten tanpa membedakan kepentingan maupun kekuatan ekonomi pihak yang terlibat.
Pengawasan terhadap pejabat dan penyelenggara negara juga tidak boleh berhenti hanya karena muncul isu nasional baru. Transparansi kekayaan, penggunaan kewenangan, konflik kepentingan, pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program pemerintah harus terus diperiksa dan dikawal. Kekuasaan yang semakin besar harus diikuti pertanggungjawaban yang semakin besar pula. Pejabat publik bekerja menggunakan kewenangan yang diberikan rakyat dan mengelola sumber daya negara, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk bertanya, mengkritik, memperoleh informasi, serta meminta penjelasan atas setiap kebijakan yang berdampak terhadap kepentingan publik.
Namun masyarakat juga perlu berhati-hati menggunakan istilah “pengalihan isu”. Tidak setiap munculnya peristiwa besar dapat langsung dituduhkan sebagai upaya pemerintah atau pihak tertentu untuk menutupi persoalan lain, karena kesimpulan semacam itu harus didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa munculnya isu baru tidak menyebabkan persoalan lama yang belum selesai kemudian terlupakan. Sikap kritis harus tetap berjalan, tetapi kritik harus dibangun berdasarkan data, fakta, dokumen, dan argumentasi yang kuat agar tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Di sinilah media mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Pers tidak cukup hanya mengikuti apa yang sedang viral atau mengejar perhatian publik, tetapi harus memiliki keberanian menjaga kesinambungan sebuah isu. Media harus membuka dokumen, memeriksa penggunaan anggaran, meminta penjelasan pejabat, membandingkan janji dengan realisasi, mengikuti proses hukum, serta terus mempertanyakan kebijakan yang belum memberikan jawaban kepada masyarakat. Jurnalisme yang kuat bukan hanya memberitakan apa yang ramai hari ini, tetapi memastikan bahwa persoalan penting kemarin tidak hilang begitu saja karena datangnya berita baru.
Masyarakat pun harus meningkatkan kemampuan dalam menyaring informasi. Jangan berhenti membaca pada judul, jangan mudah terbawa opini di media sosial, dan jangan tergesa-gesa menyimpulkan sebuah peristiwa sebelum memeriksa sumber serta faktanya. Pemerintah pada sisi lain harus terbuka terhadap kritik dan tidak memandang pengawasan masyarakat maupun media sebagai bentuk permusuhan. Dalam negara demokrasi, kritik yang berbasis fakta merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan sekaligus instrumen untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ketika Krakatau hari ini mendominasi pemberitaan, kita tetap harus mendoakan keselamatan masyarakat dan mendukung seluruh langkah penanganan bencana, tetapi pada saat yang sama MBG harus tetap diawasi, karhutla harus tetap diusut, pejabat publik harus tetap dikontrol, penggunaan anggaran negara harus tetap diperiksa, dan kebijakan Pemerintah Pusat harus tetap dikawal secara kritis. Krakatau boleh menjadi berita utama, tetapi jangan biarkan persoalan rakyat lainnya tenggelam. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang tidak mudah lupa, media yang tidak mudah teralihkan, serta pemerintah yang terbuka dan siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya.
Tidak ada Respon