KOTA BANDUNG | Volixbandung.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat menghadiri acara Sinergitas Lintas Sektoral Kementerian HAM bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha di The Papandayan Hotel, Kota Bandung, Selasa (28/7/2026).
Menurut Erwan, penguatan HAM membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar dampaknya dapat dirasakan langsung. Forum sinergi ini dinilainya sangat strategis, tidak hanya untuk memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan, tetapi juga menyamakan persepsi mengenai indikator pengelolaan dan penilaian HAM.
“Kegiatan ini sangat penting untuk membangun sinergi antarlembaga, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, serta pelaku usaha. Kesadaran HAM hanya dapat tumbuh apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama,” ujar Erwan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa HAM bukan sekadar urusan pemenuhan dokumen administratif, melainkan fondasi peradaban yang mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sebagai provinsi majemuk dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk mewujudkan kebijakan yang berlandaskan HAM.
“Penguatan HAM harus hadir dalam setiap kebijakan, layanan publik, kehidupan komunitas, hingga dunia usaha yang berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.
Erwan berharap forum sinergi lintas sektoral ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret yang aplikatif di berbagai bidang.
“Ini menunjukkan bahwa kita bergerak dari wacana menuju komitmen, dan dari komitmen menuju tindakan nyata. Penghormatan terhadap HAM adalah hasil kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu institusi,” tambah Erwan.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengapresiasi terselenggaranya forum sinergi ini sebagai bagian dari upaya membumikan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat.
Pigai menyebutkan, salah satu mandat utama kementeriannya adalah membangun kesadaran publik mengenai pentingnya HAM sebagai penopang kemajuan peradaban.
“Kegiatan ini adalah wujud pelayanan langsung kami kepada masyarakat untuk membangun kesadaran tentang HAM. Ketika masyarakat memahaminya, mereka turut serta membangun peradaban yang lebih baik,” kata Pigai.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai HAM harus terus diterapkan di segala aspek kehidupan—mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, dunia usaha, hingga komunitas—sehingga perlindungan hak asasi manusia tumbuh menjadi budaya yang mengakar.
Melalui sinergi kuat lintas sektor ini, Pemda Provinsi Jabar berkomitmen menciptakan ekosistem HAM yang inklusif. Keberhasilan HAM di Jabar ke depan tidak hanya akan diukur dari tingginya angka penilaian administratif, tetapi juga harus dirasakan langsung wujudnya lewat kebijakan pro-rakyat, pelayanan publik prima, dan iklim usaha yang menghargai hak-hak warga negara. **
Tidak ada Respon