JAKARTA | Volixbandung.com – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mendukung Komisi III DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Mugiyanto menyoroti belum adanya undang-undang penyadapan yang komprehensif di Indonesia. Selama ini, aturan mengenai penyadapan masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral tanpa standar pengawasan yang terpadu.
“Undang-undang tersebut penting untuk memastikan kewenangan penyadapan dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen, dan akuntabilitas,” kata Mugiyanto, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, keberadaan UU Penyadapan juga penting untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif bagi warga negara yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan.
Tanpa payung hukum yang jelas, praktik penyadapan tanpa dasar yang sah dinilai dapat mengancam hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi, bahkan menimbulkan intimidasi.
Selain mendorong percepatan pembahasan RUU Penyadapan, Mugiyanto meminta agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut secara tuntas, independen, dan transparan.
“Perlindungan HAM menjadi bagian dari cara negara menjalankan kewenangannya, termasuk dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Kewenangan negara untuk melindungi masyarakat tidak boleh berubah menjadi instrumen yang mengancam hak-hak masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Mugiyanto juga mengecam keras praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai melanggar hak konstitusional atas privasi dan kebebasan berkomunikasi.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan Presiden Prabowo dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Ketika Presiden Prabowo sedang berjuang keras mewujudkan kesejahteraan rakyat, sudah sepatutnya semua pihak memberikan dukungan, bukan justru menikam dari belakang. Kita harus memastikan kewenangan negara digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ucapnya.
Tidak ada Respon