JAKARTA | Volixbandung.com – Tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dan sejumlah tokoh penting telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto menyampaikan, ketiga tersangka tersebut telah ditempatkan di Rutan Mako Brimob setelah sebelumnya diketahui berada di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.
“Tiga (tersangka, red.) dilakukan penahanan di Mako Brimob,” katanya di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Sementara itu, satu tersangka lainnya, Irjen Pol. Slamet Uliandi, belum menjalani penahanan karena masih mengalami gangguan kesehatan setelah terserang stroke.
Penyidik Periksa 13 Saksi dan Lima Ahli
Dalam perkembangan penyidikan perkara tersebut, Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari 13 orang saksi dan lima orang ahli. Para ahli yang dilibatkan terdiri atas tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.
Brigjen Pol. Suhermanto menyebutkan, pemeriksaan turut melibatkan sejumlah anggota kepolisian yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Untuk saksi, tentu saja ada beberapa saksi dari anggota Polri dan ahli,” katanya.
Pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli dilakukan untuk memperkuat pembuktian dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang melibatkan sejumlah personel Polri.
Empat Jenderal Terseret Dugaan Penyadapan Ilegal
Perkara ini melibatkan empat personel Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tersebut berlangsung tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Tindakan itu juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan, penyidik turut mengusut penghapusan data hasil penyadapan yang diduga berlangsung pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang telah dilakukan.
Dalam perkara ini, Irjen Pol. Slamet Uliandi diduga memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia disebut memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan sekaligus penghapusan data hasil penyadapan.
Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan media nasional, Slamet Uliandi juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019. Dalam struktur tersebut, persetujuannya diperlukan sebelum tersangka lain melaksanakan tindakan penyadapan.
Tidak ada Respon