BANDUNG | Volixbandung.com – Memasuki musim penghujan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan langkah taktis untuk mengantisipasi banjir di Kabupaten Bekasi.
Upaya tersebut meliputi percepatan normalisasi sungai, pembongkaran jembatan yang menghambat aliran air, hingga rencana pembangunan kolam retensi.
Langkah itu dibahas Dedi Mulyadi bersama Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat meninjau beberapa titik rawan banjir di Kabupaten Bekasi, Senin (26/10/2026). Keduanya meminta penanganan dipercepat sebelum hujan deras kembali mengguyur wilayah tersebut.
Salah satu pekerjaan yang disorot adalah normalisasi sungai menggunakan APBD Kabupaten Bekasi dengan anggaran sekitar Rp16 miliar. Proyek tersebut masih menyisakan sekitar satu kilometer yang membutuhkan tambahan anggaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Dedi meminta sisa pekerjaan itu segera dituntaskan agar aliran air lebih lancar. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu banjir datang baru mengerahkan alat berat.
“Jangan sampai ketika banjir, baru turun alat. Mumpung belum hujan, kita kerjakan sekarang,” ujar Dedi, dikutip Selasa (27/10/2026).
Selain normalisasi, Dedi meminta sejumlah jembatan di Kali Gabus yang menghambat aliran air dibongkar dan dibangun ulang dengan desain melengkung. Pembangunan jembatan pengganti akan ditangani Pemprov Jabar, sementara pembongkarannya dikoordinasikan bersama pemerintah daerah.
Penanganan juga menyasar kawasan Cibitung, Tambun Utara, Sukawangi, dan Cikarang. Dedi meminta sungai yang mengalami pendangkalan, penyempitan, serta dipenuhi sampah dan eceng gondok segera dibenahi lewat pengerukan dan pembersihan.
“Kalau banjir, air tidak akan bertanya ini kewenangan siapa. Begitu masuk sungai, air tetap mengalir,” katanya.
Untuk mengurangi limpasan saat hujan deras, Dedi juga meminta potensi lahan seluas sekitar 10 hektare dikaji sebagai lokasi pembangunan kolam retensi.
Selain itu, Dedi menyoroti pembangunan perumahan di kawasan rendah dan daerah resapan yang berpotensi memperparah banjir akibat saluran air tertutup atau menyempit. Pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan tata ruang dan perizinan pembangunan.
Di kawasan Sukamekar, Dedi meminta pemerintah desa dan kecamatan mendata warga yang tinggal di bantaran sungai yang akan dinormalisasi. Warga terdampak penertiban bangunan, kata dia, akan disiapkan kompensasi, termasuk bantuan biaya untuk mencari tempat tinggal atau kontrakan baru.
Tidak ada Respon