BANDUNG | Volixbandung.com– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan data center AI Campus 2 (CGK4) milik BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Senin (28/9/2026).
Kedatangan Dedi untuk memastikan investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) senilai Rp3,5 triliun tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat, khususnya terkait penggunaan air dan dampak lingkungan
Dalam sidak itu, Dedi mengecek langsung sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik. Ia ingin memastikan kebutuhan air untuk operasional pusat data tidak mengganggu pasokan untuk sektor pertanian.
Selain itu, ia meminta proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dilakukan secara terbuka.
Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebutuhan air menjadi hal krusial yang harus diperhitungkan sejak awal.
Pasalnya, konsumsi air proyek tersebut diprediksi akan meningkat seiring dengan pengembangan fasilitas. Berdasarkan penjelasan Dirut PDAM Gapura Tirta Rahayu Purwakarta yang diterimanya, kebutuhan air BDx pada tahap pengembangan selanjutnya bisa mencapai 384 liter per detik (LPS) atau sekitar 33.000 meter kubik per hari
Sementara pada tahap awal, kebutuhannya sekitar 6.000 meter kubik.
“Jangan sampai pas di perjalanan di Indonesia itu kalau sudah ribut-ribut politik, kasihan pengusaha harus fight dari sekarang. Airnya cukup enggak? Mengganggu petani enggak?” kata Dedi, Selasa (29/9/2026).
Dedi menjelaskan, BDx tidak mengambil air langsung dari PJT II, melainkan membeli air melalui PDAM setelah dialirkan dari Jatiluhur.
“Kalau ini kan ngambilnya tetap dari Jatiluhur, tapi masuk di PDAM. Maksudnya ngambil airnya dari Jatiluhur, masuknya ke PDAM, beli airnya dari PDAM. Kan beda,” ucapnya.
Ia mengingatkan, air dari Jatiluhur juga telah dialokasikan untuk beberapa wilayah, termasuk Bekasi, Karawang, Subang hingga Jakarta. Karena itu, kebutuhan industri harus diperhitungkan agar tidak mengurangi jatah air untuk pertanian dan warga.
Selain persoalan air, Dedi meminta DLH Kabupaten Purwakarta membuka proses penyusunan Amdal kepada publik, termasuk mengumumkan nama konsultan dan pakar yang terlibat.
“Amdal ini barang publik, bukan barang privat,” tegasnya.
Ia juga meminta konsultan memaparkan hasil kajian lewat media sosial agar masyarakat dapat mengetahui dasar analisis terkait dampak proyek, termasuk soal kebisingan dan penggunaan air.
Dalam sidak tersebut, Dedi mendapat penjelasan bahwa dokumen Amdal masih dalam tahap perbaikan dan belum diterbitkan. Kajian awal disusun oleh konsultan dari Jakarta, sedangkan DLH melibatkan pakar pembanding, termasuk dari ITB.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan, pembangunan proyek tersebut dihentikan sementara karena sejumlah dokumen dan persyaratan belum lengkap. Dokumen yang dimaksud antara lain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Dihentikan sementara sejak kemarin, Senin (28/9/2026) ketika Pak Gubernur sidak langsung ke lokasi proyek,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/9/2026).
Diketahui, proyek BDx dibangun di atas lahan 8.000 meter persegi di dalam kawasan pengembangan seluas 11 hektare.
Kawasan tersebut direncanakan terdiri dari enam gedung dengan kapasitas hingga 640 MW. Fase pertama gedung pertama ditargetkan beroperasi pada awal 2027.
Tidak ada Respon