BOGOR | Volixbandung.com – Pernyataan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat yang menyebut bangunan mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong sebagai rumah dinas jabatan, dibantah temuan lapangan Ombudsman RI.
Ombudsman RI memastikan, fasilitas yang menyerupai apartemen atau klaster perumahan mewah di dalam lapas tersebut dihuni oleh narapidana, bukan pejabat lapas.
Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal status bangunan, melainkan soal siapa yang menempatinya.
“Iya boleh ruang percontohan, tapi manusia yang di dalamnya ini kan napi,” tegas Fikri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Fikri mengungkapkan, saat tim Ombudsman melakukan pemeriksaan, pihaknya sempat berdialog langsung dengan penghuni fasilitas tersebut.
“Kita tanya, ‘Bapak siapa?’, dijawab ‘Napi’. ‘Kok Napi di sini?’. ‘Ya anu Pak’. ‘Terus berapa Bapak bayar?’,” ungkap Fikri menirukan percakapan di lokasi.
Atas temuan itu, Ombudsman menilai ada indikasi kuat maladministrasi dalam pengelolaan Lapas Cibinong.
“Oh sudah pasti maladministrasi. Sudah pasti maladministrasi,” kata Fikri.
Menurut Ombudsman, dalih rumah dinas atau ruang percontohan tidak bisa membenarkan keberadaan narapidana yang tinggal di fasilitas eksklusif dengan dugaan adanya pembayaran. Ombudsman menyatakan masih berpegang pada data dan bukti lapangan dan akan mendalami dugaan pungutan serta penyalahgunaan wewenang di dalam lapas tersebut.**
Tidak ada Respon