JAKARTA|volixbandung.com — Komisi XI DPR RI secara resmi menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp49,80 triliun (tepatnya Rp49.801.124.984.000).
Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi XI DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa persetujuan ini diberikan setelah Komisi XI mendengarkan dan mendalami penjelasan pemerintah mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja Kemenkeu untuk anggaran tahun 2027.
1. Rincian Pagu Anggaran Berdasarkan Program Utama
Dari total anggaran sebesar Rp49,80 triliun, alokasi terbesar difokuskan pada Program Dukungan Manajemen guna mendukung operasional, tata kelola, dan layanan internal Kemenkeu. Berikut rincian lima program utama Kemenkeu:
– Program Dukungan Manajemen: Rp45,81 triliun
– Program Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp3,62 triliun
– Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp267,58 miliar
– Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Rp78,86 miliar
– Program Pengelolaan Belanja Negara: Rp23,78 miliar
2. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Fungsi APBN
Berdasarkan pembagian fungsi APBN, anggaran Kemenkeu TA 2027 terdistribusi ke dalam tiga fungsi utama:
a. Fungsi Pelayanan Umum
– Program Dukungan Manajemen: Rp41,51 triliun
– Program Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp3,62 triliun
– Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp267,58 miliar
– Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Rp78,86 miliar
– Program Pengelolaan Belanja Negara: Rp23,78 miliar
b. Fungsi Pendidikan
– Program Dukungan Manajemen (termasuk LPDP dan PKN STAN): Rp3,99 triliun
c. Fungsi Ekonomi
– Program Dukungan Manajemen: Rp298,42 miliar
– Program Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp2,02 miliar
3. Distribusi Anggaran per Unit Eselon I dan Badan Layanan Umum (BLU)
Apabila dilihat berdasarkan unit Eselon I dan Badan Layanan Umum (BLU), porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal dan BLU LPDP dengan nilai mencapai Rp32,03 triliun.
Posisi berikutnya ditempati oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengantongi anggaran sebesar Rp6,27 triliun, disusul oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebesar Rp4,26 triliun, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp4,09 triliun.
Selain itu, Badan Analisis Terpadu dan Intelijen Keuangan (BATII) dialokasikan dana sebesar Rp1,36 triliun.
Sementara itu, unit-unit kerja lainnya menerima alokasi anggaran di bawah nominal Rp1 triliun. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memperoleh alokasi sebesar Rp945,39 miliar, diikuti oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bersama PKN STAN sebesar Rp342,66 miliar.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mendapatkan Rp93,20 miliar, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebesar Rp48,10 miliar, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebesar Rp46,65 miliar. Adapun alokasi anggaran terkecil dicatatkan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) yakni sebesar Rp36,30 miliar.
Poin Kunci dari Anggaran Ini:
– Dukungan Operasional & LPDP: Sektor Sekretariat Jenderal dan BLU LPDP mendominasi anggaran dengan alokasi Rp32,03 triliun untuk mendukung pengelolaan dana abadi pendidikan serta operasional utama kementerian.
– Penguatan Penerimaan Negara: Dua direktorat kunci penghimpun penerimaan negara—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)—mendapatkan alokasi gabungan melebihi Rp10,3 triliun guna optimalisasi pendapatan negara.
Tidak ada Respon