JAKARTA | Volixbandung.com – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali disorot setelah muncul aspirasi dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi yang ingin membahas persoalan tersebut, dan berpeluang dibawa ke forum resmi parlemen setelah masa reses berakhir pada 10 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hingga hari ini, Minggu (9/11/2026), DPR masih berada dalam masa reses sehingga belum dapat menggelar pembahasan secara kelembagaan. Meski demikian, komunikasi informal lintas fraksi disebut sudah berlangsung.
“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” katanya, mengutip Antaranews.
Menurut Dasco, pimpinan DPR belum menggelar rapat maupun rapat Badan Musyawarah bersama fraksi-fraksi untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujarnya.
Situasi tersebut membuat pembukaan masa sidang pada Selasa besok menjadi momentum penting untuk melihat apakah aspirasi lintas fraksi akan berlanjut menjadi pembahasan resmi di parlemen.
“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang. Dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco.
Apabila aspirasi itu benar-benar disampaikan dalam forum kelembagaan, DPR perlu menentukan terlebih dahulu bentuk pembahasan serta instrumen yang dapat digunakan sesuai peraturan perundang-undangan
Putusan MA soal Ijazah Gibran Jadi Perhatian Politik
Salah satu hal yang masih menjadi perhatian DPR adalah putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan Gibran. Dasco mengatakan pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan tersebut sebelum menentukan langkah kelembagaan.
Penjelasan mengenai isi putusan menjadi penting karena persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen atau persyaratan administrasi tidak serta-merta membatalkan kedudukan seseorang sebagai wakil presiden.
Dalam konteks ini, DPR perlu melihat substansi putusan MA secara utuh, termasuk objek perkara, pertimbangan hukum majelis hakim, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan.
Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wapres Menurut Konstitusi?
Wacana pemakzulan wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik atau kesepakatan informal antarfraksi. Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pasal 7A mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian yang melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Tahap pertama dimulai dari DPR yang menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Pengajuan pendapat tersebut harus memenuhi persyaratan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kuorum kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Selanjutnya, DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. MK wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Apabila MK memutuskan dugaan pelanggaran tersebut terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui sidang paripurna. MPR kemudian wajib menggelar sidang untuk memutus usulan tersebut paling lambat 30 hari setelah diterima.
Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan aspirasi lintas fraksi di DPR masih merupakan tahap awal. Ada sejumlah persyaratan hukum dan prosedur kelembagaan yang harus dipenuhi sebelum wacana pemakzulan dapat berlanjut.
Karena itu, perkembangan masa sidang DPR pada 10 November 2026 akan menjadi perhatian untuk melihat apakah aspirasi mengenai Gibran benar-benar dibawa ke forum resmi atau masih sebatas komunikasi politik antarfraksi.
Tidak ada Respon