BANDUNG|volixbandung.com – Entah mimpi apa semalam, seorang Camat di Kota Bandung menerima teguran keras di depan publik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM.
Teguran KDM kepada seorang camat di Kota Bandung terjadi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran Gedung Sate, Kantor Gubernur Jabar. Momen penuh ketegangan itu terekam dalam video Reels yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Selasa (4/8/2026) pagi.
Dalam video tersebut, Dedi Mulyadi tampak menegur seorang ibu pedagang bendera yang kedapatan berjualan dan tinggal di tenda pinggir jalan bersama anaknya. Namun, kemarahan Gubernur justru meledak kepada aparat kecamatan yang dinilainya abai terhadap kondisi sosial di wilayahnya.
Dedi menyoroti paradoks sikap ibu pedagang yang menerima bantuan uang tunai Rp2 juta, namun masih belum menunjukkan perubahan. Di sisi lain, ia mempertanyakan kinerja camat yang dianggap hanya berdiam diri melihat kekumuhan dan parkir liar di depan mata.
“Ibu pulang ke Garut, ya. Satpol PP Kota Bandung-nya gimana ini? Kunaon ngahuleung keneh wae (Kenapa diam saja) bukannya alhamdulillah,” ujar KDM seperti di dalam video.
Dalam video, KDM memerintahkan petugas untuk membongkar tenda dagangan dan memberi kompensasi kepada pedagang tersebut dengan uang senilai Rp2 juta. Seraya berharap pedagang tersebut pulang ke daerah asalnya usai menerima bantuan langsung.
“Ibu dagang belum tentu dapat untung 2 juta. Ibu dikasih 2 juta, kenapa ibu tidak berterima kasih malah ngahuleung? Kumaha sih,ini anaknya? Kamu sekolah nggak? Kalau mau sekolah, biayanya kita tanggung,” tegas KDM ke ibu tersebut, menunjukkan perhatiannya pada pendidikan sang anak yang menurutnya wajib diselamatkan dari lingkungan jalanan.
KDM Soroti Kinerja Aparat Kewilayahan
Kekesalan Dedi Mulyadi memuncak saat menyadari persoalan PKL dan parkir liar ini bukan hanya gagal ditangani, tetapi seolah dianggap lumrah oleh pejabat setempat. Ia menyoroti sebuah mobil yang terparkir selama sebulan penuh tanpa tindakan. Gubernur menilai, ketidakberanian mengeksekusi aturan adalah cermin kegagalan fungsi pemerintahan.
“Orang bikin tenda di situ, tidur di situ, masak di situ, gimana sih? Masa gubernur yang nanganin?” hardiknya. “Camat itu tiap hari keliling, dicek. Malu harusnya sampai gubernur ngurusin yang begini. Kalau ibu (camat) nggak berani eksekusi, jangan jadi camat.”
Dedi Mulyadi menekankan bahwa setiap jenjang pemerintahan memiliki fungsi. Ia merasa malu karena sebagai Gubernur yang berkantor di pusat Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dirinya harus turun menangani masalah yang idealnya sudah beres di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Kalau camat dan kelurahan berfungsi, gubernur nggak usah ngurusin yang begini. Bukan tugas gubernur ini. Tapi karena saya ngantor di sini, malu saya. Ibu kota Provinsi Jawa Barat ini,” katanya penuh penekanan.
Dedi lalu memerintahkan agar seluruh pegawai tidak hanya berkutat di kantor, ia menyinggung kinerja yang ia nilai tak sebanding dengan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima.
“Malu bu, ini Kota Bandung. Ibu dapet tunjangan kinerja di sini, kinerjanya liatin. Masa gubernur terus?” ucapnya.
Menepis kesan mengambil alih tugas bawahan, Dedi menegaskan bahwa camat adalah bawahan Wali Kota Bandung, bukan dirinya. Justru, ia mengaku kasihan kepada wali kota jika aparat di bawahnya tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Kan orang bilang, Deddy Mulyadi overlap, ngambil pekerjaan bawahannya. Itu bukan bawahan saya, bawahan Wali Kota Bandung. Pak wali kotanya, kasihan,” tutup Dedi Mulyadi.
Tidak ada Respon